Comments on: Bagaimana Menyikapi Ujian Nasional 2010?

By: Desi Oktoriana

Desi Oktoriana — Sat, 12 Dec 2009 17:08:31 +0000

Kepada pak Amir Faisal: Terima kasih atas tanggapannya.

Anda memang benar bila beranggapan bahwa seharusnya yang memikirkan masalah pendiidkan itu cukup pemerintah dan orang-orang yang yang telah ahli dalam bidang pendidikan agar masalahnya tidak bertambah runyam bila orang-orang awam ikut angkat bicara.

Mengenai masalah FB-er yang hendak mengumpulkan 10 juta facebokers untuk penolakan terhadap UN tak perlu disikapi secara reaktif karena pak Amir sendiri tahu pengguna FB aktif di Indonesia belum sebanyak itu... masih butuh waktu lama.

Yang jelas-jelas saat ini terjadi adalah niat baik pemerintah untuk melaksanakan putusan MA mengenai pelaksanaan UN 2010 ini yang belum terlihat. Padahal pemerintah seharusnya menjadi lembaga yang pertama kali menaati hukum, agar masyarakatnya juga mencontoh hal yang baik dari pemerintah.

Bila hukum sudah ditetapkan, tetapi pemerintah bersikeras pada sikapnya untuk melanjutkan UN itu artinya ada banyak kepentingan yang membuat pemerintah begitu bersikukuh dan anda sendiripun mafhum kepentingan seperti apa? kalau demi rakyat ya... lakasanakan saja putusan MA.

Saya sendiri kini tidak terlalu peduli soal UN, sikap saya pribadi sudah jelas. Saya berharap pak Amir lebih ikhlas menerima pendapat yang berbeda karena saya yakin kebodohan itu tidak ada yang bisa dimanfaatkan kecuali memeperburuk keadaan.

By: Desi Oktoriana

Desi Oktoriana — Sat, 12 Dec 2009 16:18:09 +0000

Untuk pak Adie dan Ibu Sri: Banyak kendala yang kami hadapi dalam meminta kesamaan (kesetaraan) status SAB dengan sekolah umum. Saya sendiri hanya selaku orang tua murid yang tidak tahu persis apa duduk permasalahannya. Hanya saja jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih jauh bisa menghubungi langsung SAB atau pak Eko Kurnianto selaku dewan syuro guru serta pak Teddy Sunandar selaku kepala sekolah.

Mengenai tingkat yang lebih tinggi, baru ada SL (sekokah lanjutan) SAB setingkat SMP.

By: amir faisal

amir faisal — Sat, 28 Nov 2009 07:05:24 +0000

Sebenarnya saya dengan pak Munif tidak ada perbedaan yang prinsipiil. hanya berbeda dari cara memandang. Saya lebih bertitik tolak dari sistem dan pak Munif lebih concern kepada implementasi. Menurut saya, sebagai bangsa, sebuah Standarisasi di bidang Pendidikan, apapun resikonya, harus sudah dimulai sebagai resiko, bahwa kita tidak bisa sendirian di dunia global ini. Dan itu sudah kita mulai dengan adanya produk Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan ( NB : saya sama sekali bukan PNS ataupun orang yang mendapat proyek dari pemerintah. pembelaan Ini semata-mata hanya nasionalisme saya kalau itu memang ada dalam diri saya). Adanya penyimpangan, overlap dan disfungsional sering terjadi sejak dulu, oleh karena itu BSNP seharusnya mampu bekerja profesional, karena ia adalah tolok ukur mutu pendidikan kita. Apa artinya kalau kita menginginkan standarisasi tetapi tidak ada lembaga yang akan mengawasi jika terjadi disfungsional. Bagaimana kalau BSNP sendiri yang disfungsional ? Maka seharusnya anak Bangsa seperti Pak Munief yang telah mengimplementasikan KTSP secara utuh (ada juga lembaga lain yang sejenis yaitu Konsorsium Pendidikan Islam Surabaya) dilibatkan di dalam pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. Jadi sekali lagi saya katakan, masalahnya dari ke 8 standar itu, standar evaluasi entah kenapa sangat dominan dan di standar yang lain banyak sekali terjadi disfungsional. Sudah pasti akan menyebabkan banyak korban. Termasuk soal UN yang sama sekali tidak mencerminkan “ruh” KTSP. ( mengenai hal ini sudah saya rekomendasikan dalam buku saya “Menyiapkan Anak Jadi Juara” – Elex Media). Proses pembelajaran tidak sesuai dengan pasal 19 PP 19/2005. Guru yang enggan memahami filosofi SIsdiknas dan tidak peduli pada PP 19/2005 ??!!. Oleh karenanya Pendidikan kita “hanyalah tubuh yang bergerak tanpa ruh”, karena pelakunya tidak mau menjalankan “syari’atnya” secara ikhlas. Berdasarkan latar belakang permasalahan itu seharusnya segera dilakukan “Search and Resque” terhadap tumpang tindihnya pelaksanaan ke 8 Standarisasi Pendidikan itu, yang bermuara pada “bencana” paska UN, yang harus melibatkan pihak-pihak yang memang memahami permasalahannya (Pemerintah jangan segan melibatkan Lembaga-lembaga seperti SAB maupun KPI dan sejenisnya yang justru telah terbukti mampu mengimplementasikan KTSP secara utuh, ruh maupun raganya). Sosiolog Imam Prasojo, TV-one, 28/11/09 mengatakan keheranannya, kenapa justru orang-orang di luar pemerintah begitu concern dan kritis terhadap pelaksanaan UN dengan segala keterkaitannya. Terakhir, kenapa saya “menegur” (maaf Pak Munif, saya tidak punya hak dan wewenang itu), karena saya kuatir kalau pengumpulan 10 juta FBer itu berubah menjadi bola salju yang akan menghantam atau sengaja dihantamkan ke sistemnya (oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu, dan Pak Munief tentu sudah mafhum, bahwa di negeri ini banyak orang yang punya hobbi seperti itu). padahal tidak ada kesalahan pada sistemnya. Alangkah indahnya kalau kita bisa berdiskusi lebih intens. Saya ingin belajar dari Pak Munif. Dan siapa tahu barangkali ada kebodohan saya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak. Sekian

By: sri suprianti

sri suprianti — Sun, 01 Nov 2009 05:55:42 +0000

status SAB sendiri apakah sdh disamakan dgn sekolah umumnya?

By: adie

adie — Fri, 25 Sep 2009 07:42:10 +0000

ada baiknya kita pikirkan sekolah alam pada tingkatan yang lebih tinggi, agar pendidikan (baca:pembentukan kepribadian) anak yang baik tetap berkelanjutan.